AKSI RAPOR MERAH BUPATI OLEH PIMPINAN CABANG IMM KABUPATEN JEMBER

 

Oleh :  Gloria Puspa

Reporter : Alif Khadafi, Adi Nugroho, Mikhael Reiyno, Hefry Cahyadi, Habel

IMPARSIAL- Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang Jember, pada tanggal 10 Juni 2024 memutuskan untuk turun aksi ke jalan dengan latar belakang atas keresahannya atas kondisi Jember pasca kepemimpinaan bupati yang menjabat dengan judul “Aksi Demonstrasi : Rapor Merah Bupati Jember”

Aksi Demonstrasi yang dilaksanakan adalah bagian dari serangkaian pernyataan sikap atas keresahan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang Jember. Aksi turun ke jalan ini merupakan bentuk tindak lanjut dari diskusi publik  yang diselenggarakan Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jember dengan topik pembahasan mengenai Evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jember. Maka, massa aksi bersepakat bahwasannya terdapat persoalan – persoalan konkrit dalam 3 tahun masa kepemimpinan Bupati Jember periode ini diantaranya praktik Korupsi, kolusi dan nepotisme, kemiskinan, fenomena stunting, penyaluran beasiswa, dan serangkaian janji – janji politik pejabat publik sebelum mendapat jabatan.

Persoalan – persoalan atas keresahan yang disepakati oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang Jember diantaranya :

·        Dugaan pidana korupsi Pembangunan Pabrik Pupuk oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Jember yang anggarannya mencapai Rp.21.758.879.900,- belum termasuk aset tanah tempat berdirinya pabrik pupuk organic tersebut. Pembangunan pupuk itu diduga selain tanpa AMDAL dan studi kelayakan, proyek pabrik pupuk juga tidak berdasarkan pengkajian mendalam dalam bentuk perda master plan atau perda rencana induk pertanian.

·        Dugaan korupsi yang dilakukan oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Jember yang telah banyak merugikan negara.

·        Sistem kekuasaan pemerintah diisi oleh anggota keluarga, dua keponakan bupati yang menjabat tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) diangkat menjadi ajudan pribadi bupati. Kemudian, satu keponakan lain bersama seorang menantunya yang memperoleh Surat Keterangan dari bupati yang diakui sebagai tim ahli tanpa proses yang transparan.

·        Penerima beasiswa gaandaa dan tanpa seleksi yang jelas, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan masalah dalam penentuan penerima beasiswa dari Pemerintah Kabupaten Jember. Yakni 204 orang merupakan penerima beasiswa ganda dan terdapat 859 orang penerima yang tidak mengikuti seleksi sebagaimana mestinya.

·        Jumlah warga miskin selama tahun 2023 bertambah. Berdasarkan data BPS Jember, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jember selama periode Maret 2022 – Maret 2023 bertambah sebanyak 3,73 ribu jiwa. Dar 232,73 ribu jiwa pada Maret 2022 menjadi 236,46 ribu jiwa pada Maret 2023.

·        Jember raih peringkat ke -4 kasus stunting tertinggi se-Jaawa Timur, sebagaimana hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) kementrian Kesehatan tahun 2022 yang mencapai 34,9% atau sekitar 35.000 balita. Data terakhir Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, Pemkab Jember termasuk dalam 20 Kabupaten dan kota yang berhasil menurunkan prevalensi stunting, dari 34,9%  menjadi 29,7% penurunan ini membuat Jember beraada di peringkat keempat prevalensi stunting tertinggi, setelah pada 2022 menduduki peringkat pertama.

·        Tujuh janji manis Bupati yang digaungkan ketika proses pencalonan sebagai calon bupati tampak tidak terlaksana setelah kepemimpinannya selama 3.3  tahun ini.

Maka karena latar belakang di atas, Ikatan Mahasiswa Muhammadyah Cabang Jember turun ke jalan dalam rangka aksi demonstrasi tertanggal 10 Juni 2024 pukul tiga sore dengan rute aksi dimulai pada titik temu Kantor Pusat Dakwah Muhammadiyah (PDMI) menuju Kantor Pemerintahan Kabupaten Jember.

Aksi tersebut dimulai dengan orasi oleh korlap aksi dari perwakilan IMM Cabang Jember. Dan berlangsung cukup ricuh sempat tidak terkendali. Beberapa kendala yang membuat Aksi Demonstrasi tersebut ricuh antara lain karena ketidak hadiran anggota DPRD untuk turun ke massa aksi, diamnya perwakilan Bupati Jember, tindakan represif aparat, serta tingginya emosi massa aksi.

Terdapat beberapa kericuhan yang terjadi diantaranya pembakaran ban oleh massa aksi, perobohan pagar besi, hingga terjadi pertikaian fisik antara aparat dan massa aksi. Menurut korlap aksi, kericuhan ini terjadi dikarenakan massa aksi dilarang untuk masuk dan melakukan audiensi dalam gedung DPRD Kabupaten Jember dan mereka berkata bahwa akan bersikap sopan apabila dipenuhinya permintaan mereka untuk audiensi dalam gedung DPRD Kabupaten Jember selama lima menit. Sayangnya permintaan tersebut tidak diindahkan.

Beberapa tuntutan yang mereka sampaikan antara lain :

1.     Menuntut Bupati Hendy melakukan transparansi dana pembangunan pabrik pupuk organik di Kabupaten Jember.

2.     Menuntut Bupati Hendy mencopot anggota keluarganya yang masuk dalam sistem pemerintahan tanpa seleksi yang jelas.

3.     Menuntut Bupati Hendy untuk mempertanggungjawabkan 7 janji politik yang dulu diucapkan.

4.     Mendesak Bupati Hendy untuk memberikaan langkaah konkrit dalam menuntaskan kemiskinan di Kabupaten Jember.

5.     Mendesak Bupati Hendy untuk melakukan pengawalan intensif dalam mengatasu stunting di Kabupaten Jember.

6.     Menuntut Bupati Hendy melakukan pembenahan terhadap sistem peneriman beasiswa Pemkab Jember.

7.     Menuntut DPRD Jember untuk berperan aktif terhadap dugaan korupsi dana pembangunan pabrik pupuk dan sejumlah OPD.

Audiensi dan penyerahan rapor merah tersebut berlangsung di luar gedung DPRD dikarenakan sampai pukul 16.30 WIB, massa aksi tidak diperbolehkan untuk melakukan audiensi di dalam gedung DPRD Kabupaten Jember. Pada pukul 16.57 Aksi tersebut usai dengan damai, namun massa aksi terlihat tetap berlaku tertib dalam berkendara.

“saya pikir ini sangat mengecewakan terhadap kami, terutama mahasiswa. Terutama rakyat,  petani, nelayan dan buruh yang sedang kami perjuangkan. Karena ketidak becusan Bupati Jember dalam mengurusi Kabupaten Jember Hari ini. Saya juga mengevaluasi proses pendanaan Kbupaten Jember,  yang nyatanya  banyak terjadi  dugaaan korupsi, salah satunya paada pabrik pupuk yang dibangun hari ini.” Ucap Dwi Nouvaal Zakaria selaku Keetua Umum PC IMM Jember.

Dwi Nouval juga menambahkan pendapatnyaa mengenai aksi serangkaian dinamika pada aksi demonstrasi hari ini yaitu, “Selebihnya, ternyata kami mendapat represifitas aparat kepolisian. Kader – kader kami dipentungi padahal kami tidak melakukan reprisifitas apapun tapi kami dihajar oleh aparat Kepolisian. Ini akan menjadi evaluasi terhadap pihak keamanan juga. Kami tidak akaan berhenti untuk turun aksi, untuk menyatakan kebenaran dan kami anti akan kebatilan. Itu yang perlu saya sampaikan.”